BIJB Kertajati : Kolaborasi Apik Pemerintah Pusat, Daerah dan Swasta

BIJB – Beroperasinya gerbang baru di Indonesia sudah di pelupuk mata. Gerbang itu berada di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Orang mengenal Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Pembangunannya sudah 95 persen. Wujudnya sudah kian nyata dipenghujung April 2018 ini.

Kita boleh berbangga dengan Bandara Kertajati, karena hadirnya infrastruktur anyar ini murni dibuat anak bangsa. Begitu pula dengan model pembiayaan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berjalan apik. Artinya Bandara ini punya Kita : Indonesia!.

Menilik sejarah, perjalanan untuk bisa menghadirkan bandara bertaraf internasional ini begitu panjang. Mulai dari perencanaan, penetapan lokasi, pengadaan lahan, sampai peletakan batu pertama. Ide akan hadirnya Bandara Kertajati sendiri sudah cukup lama atau pada 2003 silam yang digagas warga Jabar khususnya dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar. Jabatan gubernurnya kala itu, peralihan dari R. Nuriana pada Danny Setiawan.

Latar belakang saat itu sendiri, dikarenakan Jawa Barat harus ada bandara baru mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang sudah menyentuh 37 juta diawal 2000-an. Sementara itu Bandara Husein Sastranegara Bandung dinilai sudah sangat padat melayani trasnportasi udara. Adapun Bandara Soekarno-Hatta yang semula masuk administrasi Jawa Barat beralih karena masuk dalam wilayah pemekaran Provinsi Banten.

Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dengan membuat studi kelayakan pembangunan pada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Angin segar didapat. Pada akhirnya 2005 ditetapkan lokasi di Kecamatan Kertajati Majalengka lewat surat Keputusan Menteri Perhubungan bernomor 5 tahun 2005.

Mengapa harus Majalengka? Kenapa tidak Kota Bandung yang secara ekonomi sudah tumbuh pesat, apalagi Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat ? Artinya tidak akan sulit memaksimalkan pembangunan moda transportasi udara baru untuk masyarakat.

Tentu ada tahap pengkajian strategis. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Jawa Barat akan mempolarisasikan tiga kawasan metropolitan. Secara demografis Majalengka dinilai merupakan titik temu perlintasan dari berbagai daerah pusat ekonomi seperti Bandung, Karawang dan Jakarta. Berjarak sekitar 120 kilometer dari Bandung atau 180 kilometer dari Jakarta dianggap masuk dalam rencana strategis pemerintah mengembangkan potensi ekonomi di tiga kawasan Jawa Barat.

Pertama, Cirebon Raya meliputi Cirebon Raya, Majalengka, Kuningan dan Indramayu atau kita kenal Ciayumajakuning. Kedua kawasan Bandung Raya dalam lingkup Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang. Ketiga kawasan Bodebekkapur yakni Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.

Selama ini pemerintah kerap menitik beratkan pembangunan ke dua kawasan tersebut : kedua dan ketiga. Sehingga pembangunan kawasan pertama dinilai bisa menjadi pemerataan pembangunan yang ujung-ujungnya untuk mengatasi ketimpangan sosial. Integrasi Bandara Kertajati akan sangat strategis karena terhubung dengan Pelabuhan Patimban nantinya dan Pelabuhan Muarajai Cirebon. Belum lagi akan hadirnya Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu).

Kajian tersebut kemudian membawa pada sebuah keputusan menteri Nomor 34 tahun 2007 tentang penetapan Master Plan BIJB. BIJB dianggap masuk dalam rencana strategis pembangunan ke depannya oleh pemerintah pusat. Keputusan menteri kemudian dijadikan bekal Pemprov Jabar untuk memulai melakukan pembebasan lahan pada 2009 lalu. Yang dibutuhan 1.800 hektare. Pembebasan lahan dimasa kepempinan Ahmad Heryawan sebagai gubernur dilakukan secara bertahap.

Dari 1.800 hektare yang dibutuhkan sampai saat ini 1.040 hektare lahan sudah dibebaskan Pemprov Jabar. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan langsung ambil bagian lahan untuk memulai pembagunan sisi udara dengan membuat runway atau landasan pacu pada 2013 lalu. Sisi udara bukan cuma meliputi runway karena ada komponen lain seperti taxi way, apron berikut peralaannya. Jangan kita lupakan sisi udara juga ini juga ada pembangunan Air Traffic Control (ATC) yang dibangun AirNav Indonesia. Total anggaran untuk kebutuhan sisi udara ini menelan Rp 1,01 triliun.

Namanya ekosistem bandara penunjang penting lainnya yang diperlukan untuk mengakomodir masyarakat sebelum dan sesudah melakukan penerbangan adalah adanya terminal. Sisi inilah yang cukup menelan anggaran besar, yakni Rp 2,6 triliun. Selain konstruksi, anggaran itu untuk modal kerja dan kesiapan operasional.

Pemprov Jabar yang sangat serius ingin memiliki bandara baru langsung membentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2013 yang ditandatangani langsung Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Perda itu menelurkan PT BIJB yang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat. PT BIJB bertanggung jawab melakukan pembangunan sisi darat, pengoperasian, serta pengembangan bandara dan juga mengembangkan kawasan aerocity yang terintegrasi dengan bandara untuk mengembangkan perekonomian di sekitarnya.

Pemprov Jabar dan PT Jasa Sarana saat itu langsung berinvestasi senilai Rp 808 miliar. PT Jasa Sarana memiliki porsi Rp 12,5 miliar, sisanya Pemprov Jabar yang disebut sebagai pemegang saham mayoritas. Sedangkan untuk memenuhi kekurangan PT BIJB berhasil menghimpun dana lewat skema pembiayaan berbasis pinjaman atau loan. Skema inilah PT BIJB bisa menghimpun pinjaman dari tujuh perbankan syariah senilai Rp 906 miliar. Bank tersebut yakni Bank Jateng Syariah selaku lead sindikasi, Bank Sumut Syariah, Bank Jambi Syariah, Bank Jabar Syariah, Bank Kalsel Syariah, Bank Kalbar Syariah dan Bank Sulselbar Syariah.

Skema lain, yakni pembiayaan berbasis ekuitas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah memberikan pernyataan efektif untuk memenuhi kekurangan pembiayaan bandara ini lewat penerbitan reksa dan penyertaan terbatas (RDPT) dengan maksimal Rp 1 triliun. BIJB menerbitkan RDPT dengan menggandeng PT Sarana Multi Infrastrukur (PT SMI) sebagai financial advisor serta PT Danareksa Investment Management sebagai investment manager. Pemegang RDPT otomatis jadi pemegang saham BIJB.

Sejak area terminal digroundbreaking Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 14 Januari 2016 lalu, pembangunan bandara berlangsung dalam rencana. Bahkan Presiden yang kali kedua kembali melawat ke Bandara Kertajati pada Selasa 17 April 2017 terkejut pembangunan bandara ini karena bisa berlangsung cepat.

“Kita ingat dua tahun lalu atau sekitar Januari 2016 ada tiang pancang pertama. Kemudian dua tahun lebih sedikit, ini sudah dikerjakan sesuai dengan target waktu yang telah kita berikan,” kata Jokowi dalam kunjungannya ke Bandara Kertajati.

Jokowi yang didampingi Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dan Ahmad Heryawan memuji model skema pembiayaan Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) yang dilakukan PT BIJB. Pembiayaan ini tidak dibebankan sepenuhnya pada negara. Pembiayaan yang tepat dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur.

“Yang paling penting ini anggaran sudah tidak sedikit untuk konstruksi dan pembebasan lahan. Ini kerja sama pemerintah provinsi Jawa Barat, swasta, (pemerintah) pusat dan pengerjaannya cepat sekali. Ini kita senang,” sebut presiden.

“Kerja sama ini menjadi sebuah model bisnis yang mempercepat pembiayaan, infrastruktur,bisa cepat selesai. Ini setelah selesai (BIJB) skema-skema bau selalu jadi contoh di tempat lain,” tandasnya.
Perjalanan panjang Bandara Kertajati kini sudah dititik akhir. Bandara dengan ikonik merak ini yang disebut akan menjadi bandara terbesar kedua setelah Soekarno-Hatta menyatakan siap lepas landas pada Mei mendatang. Sang ‘merak’ pun akan terbang tinggi pada Juni dan Juli nanti untuk bisa melayani penerbangan calon jamaah Haji 2018./ HUMAS BIJB