Highlight about legal aspect

Highlight about legal aspect

Pihak-pihak yang mendukung  pendelegasian  ruang  udara kedaulatan NKRI di atas Kepuluaan Riau dan Natuna  mengatakan bahwa pengontrolan ruang udara diatas Kepulauan Riau dan Natuna tersebut telah sah,  karena didukung dengan perjanjian internasional yang sah,  untuk itu saya merasa perlu menyampaikan fakta yang dimaksud dengan “perjanjian” tersebut, guna dipahami secara benar

Tanggal 21 Sept 1995.

Dilakukan Penandatanganan Perjanjian re-alignment garis batas FIR Singapura dg FIR Jakarta.   Perjanjian tersebut telah ditindaklanjuti dengan  Keppers No. 7 th 1996, dalam  hal ini yang perlu dipahami secara benar adalah :

• Pada “article 7 (review)”, menyatakan bahwa perjanjian akan ditinjau ulang setelah 5 (lima) tahun untuk perpanjangan, apabila mendapat persetujuan kedua belah pihak.   Hal ini berarti Perjanjian re-alignment akan direview pada akhir tahun ke-5 dan akan diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak.
• Pada “article 10 (entry into force) menyatakan bahwa perjanjian menjadi efektif apabila telah dipenuhi :
1. Masing-masing pemerintah telah meratifikasi perjanjian tsb.
2. Telah memperoleh pengesahan dr ICAO.  Pada kenyataannya sampai dengan hari  ini ICAO belum memberikan pengesahan.

Note :
Bahwa berdasarkan hal tsb Indonesia telah menyampaikan usulan untuk mengadakan pertemuan tinjau ulang perjanjian.   Namun yang terjadi adalah :  Pihak Singapura dengan mengacu kepada “article 10 (entry into force)”, belum menganggap perlu untuk diadakan tinjau ulang,  alasannya  perjanjian yang ada belum mendapatkan pengesahan dari pihak ICAO (artinya Singapura juga mengakui bahwa perjanjian tsb memang belum berlaku)

Tanggal 22 Januari 1999.

Dilakukan discussion antara  Dirjen Hubud  Kementrian Perhubungan Indonesia dan  Civil Aviation Authority of Singapura (CAAS) sebagai pemegang otoritas penerbangan sipil pemerintah Singapura.  Seagai hasilnya Indonesia dan Singapura menandatangani :  Minute of Discussion between CAA of Singapura dengan DGCA Indonesia on the collection of RANS Charges.   Dengan adanya Minute  of Discussion tersebut Singapura secara resmi mendapatkan hak utk melakukan pungutan terhadap RANS Charge di Sektor “A”. Pungutan RANS Charge tsb dimulai pada bulan Juni 1999.   Dapat disimpulkan bahwa Duiscussion tersebut  dilakukan semata-mata untuk memperoleh penerimaan setoran RANS Charge dari sektor “A” melalui CAAS.

Note :  Perjanjian dalam bentuk MoD tsb sangat “lemah” krn selain belum disahkan dg UU atau Keppres/Perpres, juga sama sekali tidak mengatur aspek akuntabilitas berupa pelaporan verifikasi, serta review secara berkala.

Sumber: http://iaaw.co.id/berita-terbaru/highlight-about-legal-aspect (6 Oktober 2015 / 15.30 WIB)