Investasi di Jawa Barat Sedot 300 Ribu Tenaga Kerja

Jakarta, CNN Indonesia — Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melansir realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2015 berhasil menyerap tenaga kerja hingga 301.474 orang atau berkontribusi sebesar 21 persen dari total penyerapan tenaga kerja di Indonesia sebesar 1.435.704 tenaga kerja.

Kepala BKPM Franky Sibarani merinci, jumlah penyerapan tenaga kerja tersebut lebih tinggi dibandingkan provinsi lain yang ada di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah yang mencapai 161.811 tenaga kerja, Jawa Timur sebesar 130.112 orang, serta DKI Jakarta sebesar 121.224 orang.

Franky menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi di Jawa Barat merupakan yang paling banyak di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa investasi di Jawa Barat tetap bergerak sehingga dapat berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

“Jawa Barat memang masih menjadi daerah tujuan investasi favorit di Indonesia. Realisasi investasi di Jawa Barat sepanjang tahun 2015 sebesar Rp98 Triliun, merupakan tertinggi di Indonesia. Dengan penyerapan tenaga kerja yang terbesar menunjukkan korelasi positif masuknya investasi dengan tumbuhnya lapangan kerja,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (10/2).

Ia menambahkan, guna mendukung percepatan penyerapan tenaga kerja, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian untuk memastikan ketersediaan SDM siap kerja.

Dalam rapat koordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Perindustrian kemarin (9/2), Franky mengemukakan pihaknya mengusulkan kenaikan anggaran pelatihan sehingga dapat meningkatkan kapasitas SDM tenaga kerja.

Lebih lanjut, ia merinci, dari angkatan kerja sebanyak 122 juta orang, lebih dari 90 persen pendidikan di bawah SMA. Demikian pula dengan pengangguran yang sebanyak 7,5 juta orang, lebih dari 90 persen pendidikan di bawah SMA.

Tak berhenti di situ, Franky juga menekankan sinergi antara fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja dengan pengusaha atau investor yang masuk ke Indonesia. Franky mengaku, BKPM beberapa kali dihubungi oleh perusahaan yang kesulitan mencari tenaga kerja.

“Ada gap antara kompetensi SDM dengan kebutuhan investor. Hal ini yang perlu diselesaikan pemerintah,” jelas Franky. (gir)