Kunjungan Sekda Jawa Barat ke Kertajati

Majalengka, 4 November 2015. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menuntaskan seluruh hambatan dalam proses pembebasan lahan di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Majalengka sudah sepakat bekerjasama dan menyamakan langkah untuk segera menuntaskan pembebasan dan persoalan sosial di wilayah terdampak bandara.

“Kita sudah identifikasi permasalahan yang disampaikan Bupati,” katanya usai menggelar pertemuan khusus dengan Bupati Majalengka di Gedung Negara, Majalengka, Rabu (4/11/2015).

Iwa mengaku ada sejumlah persoalan di lapangan yang harus diambil tindakan cepat agar tidak menjadi masalah sosial yang berlarut-larut. Salah satunya pengalokasian anggaran untuk pembebasan lahan. “Dari APBD 2015 kita sudah alokasikan Rp 133 miliar untuk membebaskan lahan 70,46 hektare,” katanya.

Menurutnya lahan yang dibebaskan tersebut untuk keperluan landas acu sepanjang 4000 meter dengan luasan 36 hektar. Kemudian pembebasan tanah kas desa Bantar Jati seluas 3,6 hektar, jalan akses Pemakaman Umum 10 hektar, tanah masyarakat 14 hektar. “Progres lahan BIJB sampai saat ini 873,73 hektare termasuk tanah khas desa 80 hektare,” ujarnya.

Untuk pembangunan sisi udara BIJB tahap satu sampai dengan 2015 runway sepanjang 2500 x 60 meter dari dana APBN selesai, termasuk taxi way dan apron dengan anggaran Rp25 miliar. Iwa juga memastikan dalam perumusan APBD 2016, ajuan dari Majalengka soal pembuatan jalur penghubung sebesar Rp 79 miliar.

“Kita selesaikan secepatnya karena sekarang kita sudah menemukan kesamaan gerak dan langkah. Saya harap semua mendukung. Jangan ada satu pihakpun yang menyandera terhadap pembangunan ini.  Kalau ada orang yang berpikir itu (mengganggu) harus berpikir ulang. Karena ini untuk kepentingan masyarakat besar Jabar,” tegasnya.

Menurutnya jika situasi di lapangan sudah dituntaskan dalam waktu cepat, pihaknya yakin pembangunan BIJB Kertajati bisa diselesaikan pada 2017 “Ini bakal terjadi kalau semua pihak mendukung. Tidak ada satupun yang bisa mengganggu jalannya pembangunan,” katanya.

Dia meminta Bupati Majalengka untuk berkomunikasi terus dengan pihaknya. Menurutnya untuk masalah teknis nanti tinggal dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan.  “Setelah dari petemuan ini akan lebih rinci. Nanti membuat action plan siapa berbuat apa, dan evaluasi action plan. Sehingga apapun permasalahan di lapangan bisa diidentifikasi dan langsung didorong,” katanya. BNP/Humas Pemprov Jabar