Presiden Minta Ambil Alih Navigasi Udara

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta untuk mempersiapkan peralatan yang lebih baik guna mempersiapkan pengambilalihan pengelolaan navigasi (Flight Informtion Ragion/FIR) blok ABC yang selama ini dikelola oleh Singapura dan Malaysia.

“Saran Presiden untuk mempersiapkan peralatan-peralatan yang lebih baik, sehingga ruang udara kita semuanya dapat dikelola sendiri,” kata Menteri Perhubungan Iqnatius Jonan saat konferensi pers hasil Rapat Terbatas di Kantor Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/9).

Jonan mengatakan, selama ini FIR Blok ABC masih dikelola Singapura dan Malaysia. Blok itu mencakup wilayah udara di atas Pulau Natuna berbatasan dengan Singapura, Semananjung Malaka hingga ke timur perbatasan Kalimantan Utara dengan Malaysia.

“Persiapannya tiga sampai empat tahun. Kami juga akan bicara dengan Singapara dan Malaysia. Kalau kita sudah siap akan ada pengalihan, mudahmudahan berjalan dengan baik,” ucap Jonan.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo menambahkan, berdasarkan Annex 11 ayat 2 pasal 1 bahwa FIR diberikan kepada negara lain boleh. Namun hanya terbatas operasional pengendalian navigasi udara. “Singapura menentukan danger area dan hanya untuk keselamatan, tidak boleh untuk melakukan militer,” tutur Gatot.

Panglima TNI mengingatkan, jika sudah melakukan latihan militer tanpa izin Indonesia, maka sudah melanggar Annex karena tidak ada kaitannya dengan kedaulatan. “Untuk itu TNI tetap mengadakan pengamanan, patroli apabila ada pesawat militer lewat di situ untuk latihan tugas untuk mengingatkan dan mengusir dari tempat,” tegasnya.

Dalam Ratas, Gatot juga melaporkan bahwa ada perjanjian yang awalnya penggunaan militer area yang selesai 2007 dan kemudian diganti dengan DCA pada 2009. DCA tersebut ditandatangani Menhan Juwono Sudarsono, tetapi ada pasal 10 yang menyatakan perjanjian internasional harus diratifikasi oleh DPR.

“DPR belum menyetujui, sehingga DCA alfa 1 alfa 2 bravo tidak berlaku dan masih wilayah Indonesia, sehingga pesawat-pesawat tempur AU tidak ada klausul untuk laporan ke Singapura. Ini yang kami tegaskan karena ada kerancuan,” tegas Gatot. (ean/esa/ant)

Investor Daily, 9 September 2015, Hal. 6