Swastanisasi Bandara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah mengubah wajah dunia penerbangan Indonesia. Ketentuan UU No 1/2009 tidak hanya membuat angka perjalanan dengan pesawat udara semakin tinggi, tetapi juga membuka kesempatan pihak swasta terjun ke bisnis penerbangan. Produsen pesawat dan industri turunan datang ke Indonesia untuk bekerja sama. Pilot-pilot asing berdatangan ke Indonesia menjadi saingan utama bagi pilot-pilot Indonesia. UU No 1/2009 itu juga memungkinkan bandar udara dikelola pihak swasta.

Selama ini, sebanyak 237 bandara dikelola PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II, otoritas setempat, dan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) di bawah Kementerian Perhubungan. Angkasa Pura I dan II masing-masing mengelola 13 bandara yang dinilai mempunyai nilai komersial tinggi. Ke-26 bandara yang dikelola kedua BUMN itu terlihat lebih maju dan lebih baik dibandingkan bandara-bandara yang dikelola UPBU.

Bandara Ngurah Rai, Bali, yang dikelola PT Angkasa Pura I (AP I) bahkan menjadi bandara terbaik ke-7 untuk kategori penumpang 15 juta per tahun, walaupun harus diakui masih banyak kekurangan yang harus juga diperbaiki oleh AP I dan AP II. Misalnya, Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi gerbang utama Indonesia, masih terkesan ruwet dan padat. AP II masih bekerja keras membuat Soekarno-Hatta menjadi bandara yang membuat setiap orang tersenyum.

Jika bandara yang dikelola secara komersial saja masih banyak kekurangan, bagaimana dengan UPBU? Saat ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya memperbaiki layanan bandara UPBU agar setingkat dengan bandara yang dikelola BUMN. Misalnya, Bandara Mutiara Sis Al-Jufri di Palu, Sulawesi Tengah. Bandara itu sudah dibangun ulang pada 2011 hingga 2013 dan dioperasikan tahun 2014. Bagi yang pertama kali melihat Bandara Mutiara tentu akan terkejut.

Untuk ukuran UPBU, bandara itu luar biasa. Dengan dilengkapi tiga garbarata, eskalator, dan ruangan yang luas, bandara itu ramah terhadap orang tua, wanita hamil, anak- anak, dan penyandang cacat. Bandara Mutiara menyediakan sofa khusus orang tua, wanita hamil, dan ruang bermain untuk anak. Terminal terasa lega karena bisa menampung 2 juta orang per tahun. Namun, jumlah penumpang baru 1 juta per tahun. Landasan juga sangat mulus. Panjang landasan saat ini 2.360 meter dan akan terus diperpanjang hingga 2.500 meter. Apron, tempat parkir pesawat, dan gudang kargo juga akan diperluas.

Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan menyebutkan, perekonomian harus terus didorong maju untuk kemakmuran bersama. Untuk mewujudkan itu, Kemenhub ingin bandara UPBU yang baik bisa diserahkan ke swasta untuk dikelola agar lebih profesional, inovatif, dan maju. Bandara Mutiara Sis Al-Jufri termasuk bandara yang ditawarkan untuk dikerjasamakan dengan swasta. Kerja sama itu terkait pengelolaan terminal. Untuk pengelolaan di sisi udara, seperti landasan dan navigasi, tidak diserahkan ke swasta.

Swasta yang melihat kondisi bandara itu tentu akan tertarik karena kondisi sudah sangat bagus. Namun, swasta tidak akan tertarik jika tidak didukung hal-hal lain di luar bandara, yaitu pembangunan wilayah atau daerah. Jika tak ada yang menarik di wilayah itu, tak akan banyak orang yang datang. Untuk itu, keterlibatan dan inovasi pemerintah daerah sangat diperlukan. Misalnya, menciptakan kegiatan dan daya tarik yang mampu mendatangkan orang lebih banyak. (M Clara Wresti)

Kompas 19062015 Hal. 17