Gubernur Minta Dana Kertajati Segera Turun – PT BIJB Tetap Miliki Sebagian Hak Kelola Bandara

BANDUNG, KOMPAS — Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta pemerintah pusat segera mengucurkan dana sekitar Rp 2,116 triliun untuk membiayai percepatan pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Heryawan menyatakan hal tersebut ketika memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Daerah Diperluas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa (23/2). Dalam acara itu hadir Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Hasto Kristiyanto.

“Presiden telah memberikan perintah lisan bahwa pelaksanaan pembangunan BIJB (Bandar Udara Internasional Jawa Barat) diambil alih oleh pusat supaya cepat tuntas. Oleh karena itu, diharapkan dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) segera dikucurkan,” kata Heryawan.

Menurut gubernur, semula pembangunan BIJB yang ditargetkan dapat dioperasikan tahun 2017 akan ditangani PT BIJB bersama mitra strategis.

Proyek BIJB dengan luas lahan 1.800 hektar itu terbagi dua, yaitu fasilitas sisi udara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan dan fasilitas sisi darat yang menjadi tanggung jawab PT BIJB.

Pembangunan sisi darat dibagi dalam tiga paket pekerjaan konstruksi dengan nilai proyek Rp 2,116 triliun.

Akan tetapi, dana dari APBD Jabar yang dialokasikan untuk pembangunan sisi darat BIJB sejauh ini baru sekitar Rp 500 miliar. Kekurangan dana sekitar Rp 1,6 triliun diupayakan dicari dengan menggandeng investor.

Namun, ketika meninjau lokasi BIJB 14 Januari 2016 lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan agar pembangunan bandara itu berjalan cepat, pembiayaan diambil alih oleh pusat.

Presiden menilai pembangunan BIJB tergolong lambat. Proyek bandara itu sudah dirintis sejak 2003, tetapi baru pada 2013 ada konstruksi fisik.

Heryawan menyebutkan, sebenarnya ada perusahaan dari Jerman, Qatar, dan Turki yang memastikan ingin berinvestasi dalam proyek Bandara Kertajati. Namun, berhubung Presiden sudah menegaskan pembiayaan ditanggung 100 persen oleh APBN, rencana investasi itu tidak jadi. Presiden juga mengarahkan, dana Rp 500 miliar yang sudah dialokasikan dari APBD provinsi digunakan saja untuk pengembangan aerocity.

“Jadi, untuk pembangunan sisi darat tahap pertama, tetap memerlukan kucuran dana APBN Rp 2,1 triliun,” ujar Heryawan.

BIJB juga dibangun dengan konsep aerotropolis, yang diintegrasikan dengan pembangunan Kota Bandara Kertajati (aerocity) seluas 3.200 hektar.

Heryawan berharap, setidaknya pekan depan sudah ada kepastian menyangkut pembiayaan dari pusat itu.

Ia juga berharap, walaupun pembiayaan diambil oleh pemerintah pusat, badan usaha milik daerah (BUMD), dalam hal ini PT BIJB, tetap memiliki hak kelola. “Harapan kami dengan hak kelola 25 persen saja sudah terima kasih. Namun, yang pasti, untuk aerocity atau wilayah di sekitar bandara, sepenuhnya akan dikelola PT BIJB dan mitra strategis,” katanya.

Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari juga meminta kepada pemerintah pusat agar PT BIJB tetap memperoleh hak kelola BIJB. “Sebab tidak sedikit dana yang dikeluarkan pemerintah provinsi untuk pembebasan lahan proyek BIJB,” ujar Ineu.